Badan Permusyawaratan Desa

Badan Pemusyawaratan Desa atau biasa disebut dengan BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. BPD timbul dari, oleh dan untuk masyarakat desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentangpemerintahan daerah pasal 209 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa "BPD" berfungsi menetapkan peraturan desa berasama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  

Wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

5. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.

BPD mempunyai hak:

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

2. Menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;

2. Mengajukan pertanyaan;

3. Menyampaikan usul dan pendapat;

4. Memilih dan dipilih;

5. Memperoleh tunjangan.

KEANGGOTAAN

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

2. Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;

3. Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.